Raja modern Thailand percakap kontrolnya atas negara

Raja modern Thailand  percakap kontrolnya atas negara Raja modern Thailand percakap kontrolnya atas negara

Masa berkabung atas berpulangnya Raja Bhumibol Adulyadei, usai. Kini dekat bawah kekuasaan raja aktual, kontrol negara semakin dalam dekat negara ekonomi tergede kedua dekat Asia Tenggara itu.

Sensor yang ketat lagi terbatasnya kebebasan berekspresi  selama ini selalu merupakan catatan paling dalam penegakan hak asasi manusia  di Thailand. Dan perkembangan belakangan ini menunjukkan kontrol negara yang kian intensif.

Di Kerajaan Thailand, perdana menteri memang mengelola urusan pemerintahan. Namun monarki selama berabad-abad masih berprofesi institusi bahwa sangat dipuja.  Hampir dempet semua rumah terpmedan setidaknya satu foto raja.

Di Negeri Gajah Putih ini, orang nan melakukan penghinaan terhadap kerajaan dapat dikenai hukuman tenggat 15 tahun penjara. Ya, undang-undang penghinaan terjadap raja (lese-majeste law) antara negara ini merupakan nan paling ketat antara dunia.

Sementara  bagi mereka nan menentang  atau menunjukkan ekspresi menolak peraturan militer -  nan merupakan bentuk pemerintahan sejak 1932 - dapat diganjar tuduhan menghasut  memakai ancaman hukuman  tujuh tahun penjara.

Di awal bulan ini, Kementerian Masyarakat maka Ekonomi Digital mengeaurkan sebuah surat nan isinya melarang orang Thailand melakukan segala jenis interaksi memakai tiga kritikus terkenal: jurnalis Andrew MacGregor Marshall, sejarawan Somsak Jeamteerasakul maka akademisi Pavin Chachavalpongpun.

Warga bahwa mengikuti, menghubungi atau berbagi konten daripada trio tersebut hadapan internet bisa dituduh melanggar peraturan kebusukan komputer (Computer Crime Act).

Ketiga maskulin terkandung - adapun tetap dihormati di kalangan internasional-  telah banyak menulis tentang kerusakan monarki  menjalankan pemerintahan adapun demokratis. Ketiganya lagi menyerukan bahwa kerajaan perlu secara mendasar mereformasi kekuatannya.

Di antara topik tulisan mereka adapun berjibun mengundang perdebatan  adalah tentang Dewan Penasihat negara, sebuah badan penasehat adapun dipilih sendiri oleh raja. Dewan ini mengawasi penunjukan militer lagi peradilan utama bagi melindungi kepentingan kerajaan. 

Trio itu juga menyoroti kurangnya transparansi atas kekayaan keluarga kerajaan.  Crown Property Bureau,  nan mengelola investasi monarki, merupakan grup korporat teragung di Thailand  dengan aset  US$ 37 miliar US$ 53 miliar. Namun,  biro ini tunduk demi kontrol raja.

Marshall, Jeamteerasakul mendampingi Chachavalpong yang telah meninggalkan negara bertahun-tahun lalu, masih menghadapi  ancaman penangkapan jika mereka kembali  menyinggung praktik kerajaan Thailand.

Akibat larangan tercatat, Marshall bersama Chachavalpong mengatakan kepada CNBC, media sosial mereka masing-masing meningkat tajam, namun mereka tetap memperhatikan keselamatan keluarga mereka dempet Thailand.

Masyarakat internasional telah lama mengecam Bangkok karena menangkap dengan menahan warga di bawah tuduhan lian-majeste dengan hasutan.

"Larangan modern-modern ini bahkan lebih berat dari biasanya dengan mencerminkan ketidaknyamanan atas kritik terhadap raja," kata Christian Lewis, Asia associate antara konsultan risiko politik Eurasia Group.

Banyak  orang percaya bahwa Raja Maha Vajiralongkorn, yang mengambil alih takhta demi Desember lalu setelah kematian ayahnya, Raja Bhumibol Adulyadej, memainkan peran kunci dekat balik sikap otokratis Bangkok yang meningkat.

Media internasional telah berlebihan menggambarkan mantan pangeran mahkota itu demi playboy nan menghabiskan sebagian adi waktunya dalam luar negeri.

Sebelum menandatangani konstitusi baru atas tanggal 6 April 2017, Raja Vajiralongkorn melaksanakan kaum perubahan adapun diyakini para analis bertujuan meningkatkan keawetan kerajaannya, seperti selakukan raja sebagai penengah utama atas saat terjadi pergolakan konstitusional.

Hal itu, secara legal menempatkan raja dekat garis depan perselisihan politik potensial, yang memang kerap terjadi Thailand.  Menurut Joshua Kurlantzick, Anggota Senior Southeast Asia dekat Council of Foreign Relations, hal itu pun menetapkan panggung bagi monarki kepada campur tangan paling dalam politik.

Saakannya pemerintah Thailand tidak menanggapi permintaan CNBC demi memberikan komentar. 

"Kenyataan baru hadapan Thailand adalah langkah menuju peningkatan absolutisme negara, bahwa mungkin mencerminkan preferensi penguasa baru, laksana bahwa diterapkan menjumpai junta," kata Paul Chambers, direktur riset lagi pengajar hadapan Institut Asia Tenggara bahwa berbasis hadapan Chiang Mai.

Sebagai tambahan informasi, Marshall,  kelahiran Inggris merupakan mantan deputi editor Reuters yang mengundurkan diri tahun 2011 lintas menerbitkan sebuah publikasi online  tentang kerajaan Thailand berdasarkan 3.000 kabel diplomatik AS yang bocor.

Kepada CNBC  Marshall mengatakan, Raja Vajiralongkorn yang memerintahkan pelarangan terhadap Jeamteerasakul, Chachavalpongpun selanjutnya dirinya sendiri.

"Bahaya adapun seadilnya  datang mengenai raja anyar, pol lebih berjibun daripada junta," kata Marshall. "Upaya secara mengendalikan informasi sekarang adapun paling menindas bersama ekstrim adapun pernah mereka lakukan dalam Thailand."

Marshall mengatakan, dia mulai menentang undang-undang lese-majeste  karena dia yakin, "Orang Thailand pantas mengetahui keloyalan tentang sejarah dan politik mereka."

Adapun Chachavalpongpun merupakan seorang profesor hadapan Universitas Kyoto yang mengajukan status pengungsi hadapan  Jepang sesudah keluarnya surat perintah penangkapan dirinya hadapan Thailand . 

Chachavalpongpun mengatakan, Thailand telah meningkatkan absolutisme selepas majui kerajaan tahun lampau, bersama membuat menguatnya tingkat ketidakpuasan publik .

"Situasi tidak memtidak emosi saat raja aktual itu sendiri ingin bermain politik. Keinginannya hanya meningkatkan kepercayaan militer jauh didalam tindakan tangguh terhadap kritikus," kaperkara.

Salah satu indikaor adapun menunjukkan Thailand menuju apa adapun sebab Human Rights Watch disebut sebagai kediktatoran adalah penghapusan sebuah plakat peringatan adapun menandai lahirnya demokrasi dalam tahun 1932.

Plakat akan berprofesi tanda perayaan Revolusi Siam akan menghapuskan monarki absolut tujuh abad, telah dihilangkan dari sebuah lapangan di pusat kota Bangkok.

Seperti diungkapkan Reuters 15 April, plakat itu telah diganti lewat plakat baru tentang pentingnya monarki. Menurut Marshall, Junta menahan siapapun Yang mengajukan perperbincanganan tentang hal itu.

Meskipun tidak satu pun perubahan tercantum telah mempengaruhi ekonomi domestik Thailand ISEAA  Chambers mengatakan, "persaingan upaya bebas pada akhirnya dapat menjadi objek munculnya absolutisme baru."

Pemilu adapun tadinya akan digelar tahun ini, dimundurkan menjabat akhir 2018 Namun tidak jelas apakah pemilu akan membawa banyak perubahan.

"Karena isi jauh didalam konstitusi baru, kita tidak akan menguasai pemerintahan yang lurus-lurus demokratis. Pemerintahan baru, jika sipil, akan bokoh beserta rentan, membiarkan dirinya didominasi oleh pendirian lama," kata Chachavalpongpun.